KEPALA DESA BINANGUN

KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA BINANGUN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA BINANGUN,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINANGUN

dan

KEPALA DESA BINANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
2. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang
11. Pengelolaan Aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perncanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status
15. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari
16. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
19. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
20. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan
22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar, semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
23. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset
25. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk
26. Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk
27. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang
29. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset
30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset
32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan barang yang berada dalam pengguasaannya.
33. Tanah Kas Desa adalah tanah bekas bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi Aset

BAB II

JENIS ASET DESA

Pasal 2

1. Jenis Aset Desa terdiri atas:
   1. Kekayaan asli desa;
   2. Aset desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
   3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
   4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang- undang;
   5. Hasil kerja sama desa; dan
   6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang
2. Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
3. tanah kas desa;
4. bangunan desa;
5. lain-lain kekayaan asli desa.
6. Lain-lain Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain :
   1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, APBD Kabupaten atau APBD Provinsi;
   2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau sumbangan dari pihak ketiga;
   3. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya;
   4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   5. Hak Desa dari dana perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
2. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah yang tidak mengikat;
3. Hasil kerjasama desa;
4. Kekayaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa dan tercantum dalam buku Inventaris

BAB III

PEROLEHAN

Pasal 3

1. Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh melalui:
   1. hak asal usul;
   2. pembelian;
   3. sumbangan;
   4. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
   5. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
2. Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi milik desa dan tercantum dalam buku Inventaris

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 4

1. Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai,
2. Pengelolaan Aset Desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan
3. Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) harus mendapat persetujuan

Pasal 5

1. Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Panitia Pengelolaan Aset Desa melalui Musyawarah
2. Aset Desa dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan
3. Panitia Pengelolaan Aset Desa sesuai pasal (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Pasal 6

Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya Pengelolaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa. 

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 8

1. Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui :
   1. sewa;
   2. pinjam pakai;
   3. kerjasama pemanfaatan;
   4. bangun serah guna dan bangun guna

2. Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala

Pasal 9

1. Aset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan
6. Sewa menyewa tanah kas desa dilakukan dengan perjanjian tertulis dan dibuktikan diatas kertas bermaterai.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 10

1. Penghapusan Aset Desa bisa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris
2. Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain :
   1. beralih kepemilikan;
   2. pemusnahan; dan
   3. sebab lain.

3. Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :
   1. hilang;
   2. rusak;
   3. kecurian; dan
   4. terbakar.

4. Tata cara Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

1. Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu- waktu apabila
2. Laporan hasil pengelolaan Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggung

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Aset Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Binangun.

Ditetapkan di Binangun

pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA BINANGUN,

 ttd

MUHAMMAD MUNJA

Diundangkan di Binangun

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA BINANGUN,

ttd

YULI SUSANTI

LEMBARAN DESA BINANGUN TAHUN 2019 NOMOR 12